PROBOLINGGO, R_SEMERU.COM | Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Kedungasem, Kota Probolinggo, yang digadang sebagai proyek strategis nasional dengan anggaran urugan mencapai Rp2,6 miliar, kini diliputi polemik.
Polemik ini mencuat setelah Ormas Tapal Kuda Nusantara (TKN) mempublikasikan hasil pemantauan lapangan yang menduga adanya pasokan material tambang ilegal yang masuk ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh CV Alifka Konstruksi, Kabupaten Jember.
Wakil Ketua III DPP Ormas Tapal Kuda Nusantara, M Joyo, mengungkapkan kepada media pada Kamis (22/10/2026), bahwa berdasarkan data dan pemantauan di lapangan, pihaknya menemukan indikasi pengiriman material urug dari tambang yang diduga belum mengantongi izin resmi.
“Kami berdasarkan data menemukan adanya pengirim material tambang yang diduga ilegal, yang masuk ke dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kedungasem,” ujar M Joyo.
TKN mendesak seluruh pihak terkait, mulai dari Dinas PUPR Kota Probolinggo selaku pengguna anggaran, hingga aparat penegak hukum, untuk melakukan kajian ulang demi memastikan pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Probolinggo itu berjalan sesuai aturan.
BANTAHAN PUPR DAN KONTRAKTOR
Isu tersebut langsung dibantah oleh Dinas PUPR Kota Probolinggo dan pihak kontraktor pelaksana.
Sofyan Junaidi, staf lapangan CV Alifka Konstruksi, menegaskan material yang digunakan telah dilengkapi dokumen perizinan dan telah diserahkan kepada Dinas PUPR.
“Isu itu tidak benar, kita sudah resmi,” tegas Sofyan.
Senada, Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo, Ghofur, memastikan bahwa material sirtu untuk urugan proyek tersebut diambil dari Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dari perusahaan PT Bahtera Kurnia Abadi.
“Untuk urugan sirtu ngambil di Pakuniran dari PT Bahtera Kurnia Abadi. Pihaknya telah memastikan kelengkapan perizinan pemasok material tersebut, PT Bahtera lengkap izinnya,” tegas Ghofur.
DUA ORMAS BERSITEGANG DI KANTOR PUPR
Polemik semakin memanas pada Jumat (23/10/2026). Dua organisasi masyarakat dengan sikap berseberangan mendatangi Kantor Dinas PUPR Kota Probolinggo secara bersamaan.
Di satu sisi, Ormas Tapal Kuda Nusantara datang untuk melakukan koordinasi dan meminta klarifikasi atas temuannya. Di sisi lain, DPD GMPI Probolinggo Raya datang sebagai kuasa pendampingan, pengawasan, dan pengamanan proyek.
Perdebatan sengit sempat terjadi di halaman depan Kantor PUPR, namun situasi tetap kondusif. Kedua belah pihak akhirnya ditemui oleh Kepala Dinas PUPR pukul 13.00 WIB setelah salat Jumat.
Ketua DPD GMPI Probolinggo, A Dhany, menjelaskan kehadirannya murni untuk fungsi pendampingan pengamanan atas penunjukan CV Alifka Konstruksi.
“Kami GMPI hanya melakukan fungsi pendampingan pengamanan yang ditunjuk CV Alifka Konstruksi Jember. Pihak GMPI bekerja melakukan pengamanan hulu lalang kendaraan di wilayah keluar masuk proyek, agar percepatan proyek tersebut berjalan aman dan lancar,” jelas A Dhany.
Ia juga mengajak semua pihak, baik awak media, LSM, dan ormas, untuk saling membantu agar proyek strategis nasional ini selesai tepat waktu.
Sementara itu, Sofyan Junaidi kembali menegaskan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai aturan dan instruksi dari Dinas PUPR selaku penyedia.
“Apa yang dikerjakan sesuai dengan aturan dan instruksi dari pihak penyedia yakni Dinas PUPR, dan semua persyaratan baik dokumen perizinan sudah kami penuhi dan kami serahkan kepada pihak penyedia,” pungkas Sofyan.
PERTANYAAN YANG BELUM TERJAWAB
Hingga berita ini diturunkan, polemik ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara dokumen terbuka:
- Apakah dokumen perizinan PT Bahtera Kurnia Abadi benar-benar telah diverifikasi ke Dinas ESDM Provinsi Jatim sebagai penerbit izin tambang?
- Apakah volume dan ritase material yang masuk sesuai dengan dokumen pengiriman (DO) dan Surat Keterangan Asal Barang?
- Mengapa proyek strategis nasional dengan anggaran miliaran rupiah harus melibatkan ormas untuk pengamanan lalu lintas material?
R_SEMERU.COM masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada Dinas ESDM Jawa Timur, PT Bahtera Kurnia Abadi, dan Inspektorat Kota Probolinggo untuk menguji keabsahan dokumen yang diklaim telah lengkap tersebut.
Proyek Sekolah Rakyat adalah program prioritas Presiden untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Polemik material ini seharusnya tidak menghambat substansi pendidikan yang menjadi tujuan utama.
Reporter: Agus
